2016-02-09: Segera urus kelengkapan data kependudukan Anda. | 2016-02-09: Laporkan Peristiwa Kelahiran Anak Anda Sebelum berusia 60 Hari. | 2016-02-09: Pastikan Anda telah memiliki e-KTP. |
Pencarian

Kategori
Kalender & Kontak
Polling

Statistik User
28777874
Pengunjung hari ini :
Total pengunjung : 1393451
Hits hari ini : 2193
Pengunjung Online : 32

  • Senin, 16 Februari 2015 - 12:00:36

    JUMLAH PENDUDUK


  • Rabu, 14 Januari 2015 - 13:30:34

    Peringatan Data Kependudukan


  • Rabu, 27 Agustus 2014 - 05:34:05

    Louncing Web DisDukCapil Kab. Cianjur


  • Senin, 11 Agustus 2014 - 17:10:12

    Pembuatan KK dan KTP di Cianjur Selatan Secara Kolektif


  • Senin, 11 Agustus 2014 - 17:08:43

    MUI Cianjur: Status Ahmadiyah harus dicantumkan di e-KTP

11 Agustus 2014 - 17:04:50 WIB | Sudah di lihat 70491x | Ada Komentar

Bupati Cianjur Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. Menghadiri Halal Bilhalal di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Cianjur tepatnya di Halaman Pendopo Kabupaten Cianjur. Senin, 4 Agustus 2014. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Jajaran Muspida Kabupaten Cianjur Wakil Bupati Cianjur, Drs. H. Suranto, MM, Sekretaris Pemerintah Kabupaten Cianjur, Drs. H. Oting Zainal Mutaqin, SH.MM, Ketua MUI, Para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Para Tokoh Masyarakat, serta Karyawan-karyawati Pemerintah Kabupaten Cianjur.Bupati Cianjur dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh staf

Selengkapnya
11 Agustus 2014 - 17:02:39 WIB | Sudah di lihat 15148x | Ada Komentar

Salah satu hal penting dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang terdiri atas 16 digit itu bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa. NIK akan dikenakan pada setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dan NIK itu tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia.   Sesuai amanat Undang-undang  Adminduk, ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara

Selengkapnya
11 Agustus 2014 - 16:58:13 WIB | Sudah di lihat 53642x | Ada Komentar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, data yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mengacu pada data kependudukan yang terekam dalam e-KTP. Hal itu dia disampaikan menanggapi banyaknya masalah yang muncul dalam pendaftaran BPJS Kesehatan. “Ya harus mengacu itu (e-KTP), semua,” katanya ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/7/2014). Tidak hanya nomor induk kependudukan (NIK), menurut Gamawan, data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan

Selengkapnya